Barang Hilang, Konsumen Ancam Tempuh Jalur Hukum: JNT Cargo Dituding Tak Profesional

BuwanaNews Pangkalpinang – Di tengah meningkatnya aktivitas pengiriman barang, masyarakat diimbau untuk lebih selektif dalam memilih jasa ekspedisi. Salah satu kasus yang menimbulkan kekecewaan datang dari Tiara, seorang pelanggan JNT Cargo Pangkalpinang, yang mengaku mengalami kerugian akibat hilangnya sebagian barang yang dikirimkannya.

“Barang berupa sparepart mesin yang saya kirimkan tidak sampai seluruhnya. Dari empat nozle yang dikirim, hanya tiga unit yang diterima di gudang JAT JNT Jakarta. Padahal saya sudah membayar penuh jasa pengirimannya,” ungkap Tiara dengan nada kecewa kepada awak media.

Saat dikonfirmasi langsung di kantor JNT Pangkalpinang pada Selasa, 6 Mei 2025, seorang admin bernama Yoga membenarkan adanya laporan kehilangan barang tersebut.

“Barang masih dalam proses pencarian. Diduga hilang di gudang JAT JNT Jakarta,” jelas Yoga.

Namun ketika ditanya kapan kepastian mengenai penemuan barang itu bisa diberikan, pihak JNT belum dapat memberikan tenggat waktu. β€œKalau untuk waktunya, kami belum bisa pastikan karena masih dalam proses pencarian,” ujarnya.

Yoga menambahkan bahwa pelanggan dapat mengajukan klaim untuk penggantian jika barang tidak ditemukan dalam batas waktu tertentu. Sayangnya, ketika ditanya mengenai prosedur klaim dan berapa lama proses penggantian bisa berlangsung, pihak JNT tidak bisa memberikan kepastian.

“Kami hanya mengikuti SOP pusat. Untuk penggantian, itu nanti ada proses dari Jakarta,” kata Yoga, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Kekecewaan juga datang dari Kevin, suami Tiara, yang menilai JNT Cargo tidak profesional dalam menangani keluhan pelanggan.

β€œSudah banyak yang komplain tentang pelayanan mereka. Kami merasa sangat dirugikan. Mereka tidak bisa memberikan garansi atau kepastian. Jika tidak ada itikad baik dari pihak JNT, kami siap menempuh jalur hukum dan melaporkannya ke pihak kepolisian,” tegas Kevin.

Saat awak media mencoba meminta klarifikasi lebih lanjut dengan menemui kepala cabang JNT Cargo Pangkalpinang, Yoga mengatakan bahwa kepala cabang tidak berada di Pangkalpinang.

β€œUntuk kepala cabang ada di Palembang, bukan di sini,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah awak media bisa diberikan nomor kontak kepala cabang untuk mendapatkan konfirmasi langsung, Yoga kembali mengelak.

β€œMaaf, saya juga tidak punya nomor handphonenya,” katanya singkat.

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih jasa ekspedisi, terutama saat mengirimkan barang-barang bernilai tinggi. Kepastian, profesionalitas, dan perlindungan terhadap konsumen seharusnya menjadi prioritas utama dalam layanan pengiriman barang@ Zen Adebi (KBO Babel).

Sajadah Fajar Semarakkan Kampung Melintang: Dari β€œTexas” Jadi Basis Dakwah

BuwanaNews PANGKALPINANG β€” Semangat dakwah kembali menggema di Kampung Melintang, Pangkalpinang, melalui program Sajadah Fajar (SAFAR) yang digelar pada Minggu pagi, 4 April 2025, di Masjid Al-Huda. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda rutin unggulan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memakmurkan masjid dan membina umat.

Hadir sebagai penceramah utama, Ustaz Prof. Rusydi Sulaiman, Dekan Fakultas Dakwah IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, mengangkat tema sejarah dakwah di Pangkalpinang. Dalam ceramahnya, ia menyinggung transformasi Kampung Melintang yang dahulu dikenal sebagai kawasan β€œTexas” β€” istilah lokal untuk wilayah dengan tingkat kerawanan sosial tinggi.

β€œAlhamdulillah, sekarang Kampung Melintang telah bertransformasi menjadi kawasan yang kondusif dan menjadi basis dakwah yang aktif,” ujar Prof. Rusydi. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan kegiatan keagamaan sebagai benteng moral masyarakat.

Prof. Rusydi juga memberikan apresiasi terhadap peran para tokoh lokal dalam perubahan sosial tersebut, termasuk almarhum Guru Hormen Madatti β€” seorang mualaf sekaligus penggerak Masjid Permuthi β€” yang dikenal karena dedikasinya dalam membina masyarakat secara spiritual dan sosial.

Ia turut menyoroti kontribusi lembaga pendidikan Islam dalam sejarah dakwah setempat, seperti Sekolah Setia Utama (kini AIAI/Al Islamiah Al Ibtidaiyah), serta keterkaitannya dengan lembaga pendidikan di Sungai Selan.

Tak hanya itu, kawasan Khorkop β€” pemakaman Tionghoa β€” juga disebut dalam konteks dinamika sosial masyarakat masa lalu. Menariknya, Prof. Rusydi mencatat tidak ditemukannya kawasan β€œKampung Belanda” di Pangkalpinang, berbeda dari pola permukiman kolonial di bekas wilayah koloni Inggris.

Sementara itu, mewakili DMI Provinsi, Ketua Bidang Dakwah Ustaz Zulfikar menyampaikan bahwa program SAFAR merupakan bagian dari ikhtiar untuk menghidupkan kembali semangat berjamaah, khususnya di waktu-waktu utama seperti Subuh.

β€œKita ingin masjid menjadi rumah bersama yang terbuka untuk semua, tempat belajar, berdiskusi, dan membangun semangat kebersamaan dalam bingkai Islam yang rahmatan lil β€˜alamin,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan sajian ringan dari pengurus Masjid Al-Huda. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menandai keberhasilan program SAFAR dalam memperkuat ikatan spiritual dan sosial masyarakat Kampung Melintang@Zen Adebi.

Antara titik nol dan Nafsu ingin berkuasa

Oleh : Achmad Ferdy Firmansyah

BuwanaNews Pangkalpinang, Jum’at, 02 Mei 2025.Secangkir kopi hangat dan kue pagi ini ternyata tak biasa nya terasa nikmat ketika birahi untuk ingin berkuasa terus di gaungkan oleh mantan walikota dengan narasi seolah – olah Pangkalpinang ( PGK) ” Kota beribu Senyuman ” tidak boleh berganti atau kembali menjadi Kota ” Berarti ” Pangkalpinang sebagai Kota ” Pangkal kemenangan ” .

Artikulasi serta makna tersirat dari Kota Berarti sebagai kota “Pangkal Kemenangan ” sejati nya sudah tertanam secara turun temurun disanubari mayoritas masyarakat yang hidup di kota , maka dari itu ketika upaya kepala daerah ingin merubah artikulasi dan makna dari kota Pangkalpinang sebelumnya merasakan pukulan telak tak terlihat meskipun berdiri sendiri di atas ring pada kontestasi pilkada kemarin .

Hak memilih dan di pilih memang melekat di setiap warga negara dalam konteks negara yang menjunjung Demokrasi ,namun Hak untuk dipilih pun tidak layak di perjuangkan jika “Alam tidak berkehendak” atau mayoritas ( 50 + 1 ) sudah tidak merestui nya.

Seperti hangatnya secangkir kopi yang di seruput penulis begitu pula masih hangatnya peristiwa kemenangan kotak kosong yang merepresentasikan dominasi masyarakat terhadap ” Incumbent” yang berhasil menyingkirkan arogansi keserakahan ” Calon Tunggal” beserta para Elit Partai Politik yang mempertonton kan transaksional politik ” Dagang sapi ” untuk keuntungan segelintir orang sehingga mengabaikan harapan orang banyak saat itu dalam menghadirkan beberapa calon kepala daerah yang ideal sesuai selera masyarakat.

Konstitusi jelas mengatur bahwa pemenang pada kontestasi Pilkada akan menduduki posisi sebagai Kepala Daerah tetapi esensi dari ” Kepala Daerah ” itu merupakan akumulasi dari mayoritas kepercayaan publik yang di tunjukkan melalui pencoblosan.

Andai kata penulis dalam kondisi sudah tidak mendapatkan dari kepercayaan publik secara mayoritas pada saat menjadi ” Calon Tunggal” pada kontestasi kemarin , secara manusiawi yang berakal sehat pasti akan mencari Hikmah di balik peristiwa tersebut dan menahan diri dari nafsu kekuasaan.

Masyarakat awam bisa membedakan antara gagal / kalah itu adalah ” kemenangan atau kesuksesan yang tertunda ” apabila ada kompetitor dalam berkontestasi seperti Presiden RI Prabowo Subianto yang pernah kalah 3 kali atau Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani yang pernah kalah sebelumnya . Sedangkan Calon Tunggal yang kalah tanpa kompetitor itu bukan lah sebuah “Kemenangan yang tertunda ” namun sebuah hukuman dari Alam dan penduduknya karena Birahi kekuasaan sudah bisa dirasakan bagi masyarakat yang memiliki akal sehat dan nurani yang tercerah kan dalam menentukan pilihan Kepala Daerah yang berintegritas dan berkualitas demi menuju kesejahteraan hidup masyarakat yang adil dan makmur .

Titik nol Kota Pangkalpinang sejati nya menjadi domain harapan dan cita – cita masyarakat menghadirkan Sosok Kepala Daerah yang Baik dan Bersih bukan dijadikan ajang atau tempat dalam mempertontonkan nafsu birahi akan haus kekuasaan karena historikal Kota Pangkalpinang itu menjadi ” Titik Nol ” Pangkal kemenangan Diplomasi di perjanjian Roem – Royen dan Konferensi Meja Bundar dari para pendiri Bangsa melawan kolonial ( penjajahan) yang haus akan kekuasaan dalam merampas sumber kekayaan masyarakat setempat.

“Kotak Kosong Menang: Kritik Sunyi Rakyat dan Krisis Demokrasi Partai Politik”

Oleh : Eddy Supriadi

BuwanaNews β€œKadang rakyat tidak berteriak, tapi sikapnya tegas: mereka mencoblos kosong.”

Fenomena kotak kosong menang dalam pemilihan kepala daerah bukanlah keanehan demokrasi, melainkan teguran kolektif rakyat kepada elite politik dan partai yang makin menjauh dari denyut aspirasi masyarakat. Ketika calon tunggal tumbang oleh pilihan kosong, itu bukan sekadar hasil teknis, tetapi protes konstitusional terhadap dominasi, kejumudan, dan arogansi kekuasaan lokal.

Sejarah telah mencatat peristiwa serupa: Makassar 2018,Kab.Bangka, Pangkalpinang 2024. Polanya samaβ€”rakyat disodori satu nama, lalu diberi harapan untuk memilih atau menolak. Dan mereka menolak.

—

Gagalnya Fungsi Seleksi Partai

Dalam sistem demokrasi, partai politik adalah gerbang utama rekrutmen pemimpin. Sayangnya, dalam banyak kasus, partai justru menjadi gerbang yang tertutup rapat bagi kader-kader alternatif. Proses pencalonan kepala daerah bukan lagi pertarungan ide dan gagasan, tapi negosiasi elektabilitas, loyalitas elite, atau kedekatan finansial.

Partai gagal melakukan uji publik. Yang tampil di kertas suara hanyalah figur yang kuat secara struktur, tapi lemah secara legitimasi.

Jika partai kembali mencalonkan kandidat yang sudah kalah dari kotak kosong, maka kita sedang menyaksikan absurditas politik: demokrasi yang menolak belajar, dan elite yang menolak kalah.

—

Dampak Yuridis dan Pemborosan Anggaran

Kemenangan kotak kosong memicu pilkada ulang, yang menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD dan APBN. Padahal, kekalahan itu bisa dicegah jika partai membuka ruang kompetisi sehat sejak awal. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 memang memberi ruang bagi calon tunggal, namun secara moral-politik, rakyat tidak bisa dipaksa mencintai satu-satunya pilihan.

Biaya pilkada ulang adalah ongkos dari keputusan sempit partai.

—

Demokrasi Bukan Sekadar Formil

Secara filosofis, demokrasi tidak sekadar memberi kertas suara, tapi menghadirkan pilihan bermakna. Saat rakyat lebih memilih “kosong” daripada calon yang ditawarkan, itu artinya demokrasi prosedural telah kehilangan ruh substantifnya. Kedaulatan rakyat justru tampak saat mereka menolak.

Ini bukan tentang apatisme, tapi tentang perlawanan diam.

—

Rekomendasi: Saatnya Evaluasi Sistem Pilkada Langsung

Dalam salah satu pidatonya, Presiden Prabowo sempat melempar gagasan penting: perlu dipikirkan kembali pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sebuah ide yang barangkali belum populer, namun patut dikaji secara serius di tengah mahalnya ongkos demokrasi langsung dan meningkatnya fragmentasi politik lokal.

Pilkada langsung telah membuka ruang partisipasi, tapi juga menyisakan celah besar bagi kooptasi, populisme, dan pemborosan.

Jika partai tetap gagal menjadi penyaring aspirasi rakyat, maka alternatif melalui DPRD bisa menjadi langkah transisional untuk menjaga efisiensi, akuntabilitas, dan kestabilan pemerintahan lokal, dengan syarat penguatan etika politik dan transparansi DPRD sebagai lembaga representatif.

—

Penutup: Jangan Abaikan Suara Kosong

Kotak kosong menang adalah sinyal keras bahwa rakyat tidak bisa ditipu dengan prosedur demokrasi yang semu. Jika partai tetap buta, maka kita akan kembali melihat panggung kosong yang disambut sorak kecewa.

Demokrasi lokal harus kembali ke semangatnya: memihak rakyat, bukan elite. Karena dalam demokrasi, kekuasaan sejati lahir bukan dari pencalonan, tapi dari kepercayaan.

Pilkada Ulang: Harga Mahal dari Kepicikan Politik Partai

BuwanaNews Hari ini, publik dihadapkan pada kenyataan pahit: digelarnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Ini bukan sekadar agenda politik yang diulang, tapi sebuah ironi besarβ€”karena terjadi di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang megap-megap. APBD yang semestinya digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, kini harus dialihkan untuk membayar ongkos dari kesalahan politik yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Pangkalpinang misalnya, harus merogoh sekitar Rp35 miliar dari APBD untuk membiayai Pilkada ulang. Dan lebih menyakitkan lagi, anggaran sebesar ini harus dikeluarkan karena partai-partai politik secara kompak memilih jalan pintas dengan mendukung pasangan calon tunggal. Keputusan yang tidak hanya pragmatis, tapi juga kerdil secara moral dan melukai nilai-nilai demokrasi. Mereka menutup ruang kompetisi, mematikan harapan rakyat, dan mencederai proses demokrasi yang sehat.

Padahal, demokrasi adalah soal pilihan. Ketika rakyat dipaksa memilih tanpa pilihan, maka sejatinya itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap suara publik. Maka tak heran ketika rakyat memutuskan untuk memilih kotak kosong. Itu bukan ketidaktahuan, itu adalah perlawanan. Sebuah pesan keras bahwa rakyat sudah muak dengan politik akal-akalan. Dan akhirnya kotak kosong menang.

Yang lebih ironis, setelah semua ini terjadi, para elite partai bukannya bertanggung jawab, malah saling cuci tangan. Pemerintah daerah dibiarkan kelimpungan mencari dana. Pemerintah pusat pun kabarnya menyatakan tak bisa membantu dan menyerahkan seluruh pembiayaan kepada APBD. Lalu, ke mana para petinggi partai yang kemarin begitu bersemangat mengatur pencalonan?

Para pimpinan DPRD yang juga berasal dari partai politik tidak boleh diam. Mereka harus turun tangan melobi pusat. Mereka harus menggunakan jaringan partainya bukan hanya untuk kepentingan elektoral, tetapi untuk menyelamatkan daerah dari kebangkrutan akibat kesalahan kolektif politik mereka sendiri. Ini tanggung jawab moral dan konstitusional, bukan sekadar formalitas jabatan.

Dan ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua partai politik: berhentilah membuat keputusan sempit dan elitis yang hanya menguntungkan segelintir elite. Jangan lagi menutup ruang demokrasi hanya karena seorang kader tidak punya kekuatan finansial. Berapa banyak kader tulus dan berintegritas yang telah membesarkan partai, namun disingkirkan hanya karena tak mampu β€œmembeli perahu”? Demokrasi bukan barang dagangan, dan rakyat bukan komoditas suara.

Hari ini, perlawanan rakyat tidak berhenti pada kotak kosong. Kini mulai muncul gelombang baru dengan hadirnya calon perseorangan (non-partai) yang mencoba melawan hegemoni politik uang dan kartel partai. Mereka tengah berjuang melampaui berbagai rintangan administratif yang rumit, aturan yang ketat, dan tahapan verifikasi faktual yang seolah dibuat untuk menggagalkan. Jalan mereka sangat berat, nyaris tak masuk akal untuk bisa lolos. Tapi mereka tetap berjuangβ€”bukan demi kekuasaan, tapi demi harga diri rakyat.

Calon independen ini adalah simbol perlawanan terhadap dominasi partai politik yang selama ini merasa tak tergantikan. Mereka hadir membawa pesan bahwa demokrasi tak boleh dimonopoli. Bahwa ketika rakyat bersatu, maka perubahan bukan lagi harapan kosongβ€”tetapi keniscayaan yang akan datang, cepat atau lambat.

Cukuplah rakyat menjadi korban dari manuver partai yang elitis dan oportunis. Jangan lagi demokrasi dikerdilkan menjadi transaksi. Jika partai terus abai terhadap suara rakyat, maka gerakan rakyat akan menemukan jalannya sendiri. Dan saat itu tiba, bukan hanya kotak kosong yang akan menang, tapi seluruh sistem lama akan ditantang oleh kekuatan baru, yaitu, kekuatan rakyat.

Rakyat sudah bangkit. Jangan anggap mereka bodoh.

Penulis : Muhamad Zen

Tentang Penulis:

Muhamad Zen adalah wartawan yang mengaku lulus dari Universitas Gunung Maras (UGM) , Fakultas Ilmu Politik Perkeliruanβ€”kampus fiktif yang tak masuk data Dikti. Ia dikenal sebagai mahasiswa abadi yang lebih sering nongkrong daripada kuliah, tapi justru dari sanalah ia paham bahwa politik kita sering lebih mirip drama absurd ketimbang tata kelola negara.

Menurut Zen, melihat elite parpol yang cuek terhadap beban APBD seperti menyaksikan dosen killer yang pura-pura tidak tahu mahasiswa belum makan tiga hari. Bedanya, kalau mahasiswa bisa ngutang di warteg, APBD tidak bisa. Jadi, kalau tulisan ini bikin Anda tersindir atau tersedak, silakan koreksiβ€”tapi jangan banting HP, karena harganya lebih mahal dari janji politik.

Catatan Redaksi:

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

Isi narasi opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada redaksi kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp redaksi seperti tertera pada box Redaksi.

DMI Bangka Belitung Serahkan Santunan Duka untuk Almarhum Kirana Aditya Dewantara

BuwanaNews Bangka – Dewan Masjid Indonesia (DMI) Wilayah Bangka Belitung menyerahkan santunan duka kepada keluarga Ichsan Mokoginta, Ketua Departemen Hukum dan Humas DMI Babel, yang putranya, Kirana Aditya Dewantara, meninggal dunia akibat kecelakaan tiga hari lalu.

Penyerahan santunan dilakukan pada malam tadi (Jumat malam, 2 Mei 2025) di kediaman keluarga di Desa Petaling, Kabupaten Bangka.

Santunan disampaikan langsung oleh jajaran pengurus DMI, yaitu Ketua Wilayah Ust. Rasyid Ridho, Wakil ketua Muhammad Tanggung sekaligus Ketua Tim Pengumpulan Donasi dan wakil sekretaris Ali Akbar serta Ketua Departemen Pendidikan dan Dakwah Zulfikar.

β€œDMI adalah rumah besar umat. Saat salah satu dari kita ditimpa musibah, maka sudah menjadi tanggung jawab moral dan ukhuwah untuk hadir, menguatkan, dan meringankan,” ujar Ust. Rasyid Ridho dalam pengantarnya.

Donasi yang diserahkan merupakan hasil pengumpulan dana dari para pengurus DMI Bangka Belitung dalam waktu singkat sebagai bentuk empati dan solidaritas.

Ketua Tim Pengumpulan Donasi, Muhammad Tanggung, menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan refleksi kepedulian bersama.

β€œIchsan Mokoginta bukan hanya rekan, tapi bagian dari keluarga besar kami. Donasi ini lahir dari keikhlasan seluruh pengurus yang ingin menunjukkan bahwa DMI bukan hanya tempat berkhidmat, tapi juga tempat saling menjaga,” ungkapnya.

Pihak keluarga menerima santunan dengan penuh haru dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

β€œKami sangat menghargai perhatian dan kehadiran para pengurus DMI. Ini menjadi kekuatan moral bagi kami di tengah duka. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan mempererat silaturahmi kita ke depan,” ujar Ichsan.

Dengan kegiatan ini, DMI Bangka Belitung menegaskan komitmennya dalam membangun organisasi yang tidak hanya aktif dalam dakwah dan pelayanan umat, tetapi juga tanggap dalam solidaritas kemanusiaan di antara anggotanya.

Kalapas Sungailiat Tegaskan Komitmen Tertib Lapas dan Bebas Pungli

BuwanaNews Sungailiat β€” Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Sungailiat,Ary Nirwanto, kembali menegaskan komitmen Lapas Sungailiat dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang tertib, bersih, dan Kondusif. Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Lapangan Lapas Sungailiat, Kalapas didampingi Kasikamtib serta KaKPLP menyampaikan pentingnya kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku oleh warga binaan.

Dalam sambutannya, Kalapas menyampaikan bahwa seluruh layanan di Lapas Sungailiat harus berjalan sesuai aturan, tanpa adanya pungutan liar (pungli). “Kami pastikan Lapas Sungailiat bebas dari praktik pungli. Semua pelayanan kepada warga binaan dan keluarga baik dalam kepengurusan Cuti Bersyarat (CB),Pembebasan Bersyarat (PB),Remisi,Asimilasi dan pemindahan Tahanan dari mapenaling kedalam kamar blok hunian diberikan secara transparan, sesuai prosedur, dan tanpa biaya di luar ketentuan,” ujar Ary Nirwanto.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh warga binaan lapas sungailiat, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menciptakan suasana Lapas yang aman, tertib, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.

Kalapas juga mengajak seluruh pihak, termasuk keluarga warga binaan, untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan apabila menemukan pelanggaran. “Kami terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Jika ada indikasi pelanggaran, jangan ragu untuk melapor,” tegasnya.

Melalui langkah ini, Lapas Sungailiat berharap dapat terus meningkatkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan serta pembinaan.

Pemeriksaan WBP Lapas Sungailiat oleh Polres Bangka Pasca Penemuan Handphone dalam Razia Gabungan

BuwanaNews Sungailiat β€” Tim Reserse Narkotika Kepolisian Resor (Polres) Bangka bersama petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sungailiat melakukan pemeriksaan pada semua handphone yang ditemukan pada razia gabungan yang telah digelar sebelumnya.

Kepala Lapas Sungailiat Ary Nirwanto, menegaskan bahwa pihaknya terus meningkatkan pengawasan internal serta bersinergi dengan aparat penegak hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. “Kami berterima kasih atas dukungan Reserse Narkotika Polres Bangka.

Pemeriksaan berlangsung kondusif dengan melibatkan petugas keamanan lapas serta anggota dari Reserse Narkotika Polres Bangka. Terindikasi adanya keterlibatan narapidana dalam Pelanggaran ini,namun selanjutnya pemeriksaan akan terus ditindak lanjuti oleh Reserse Narkotika Polres Bangka.

Opini: Molen dan β€œTobat Politik” yang Terlambat

BuwanaNews Pilkada Kota Pangkalpinang 2024 mencatat satu peristiwa politik yang mengguncang: kolom kosong mengalahkan calon tunggal. Sebuah kemenangan sunyi rakyat terhadap dominasi politik yang menutup ruang demokrasi. Di balik peristiwa itu, nama Maulan Aklil alias Molen menjadi simbol dari arogansi kekuasaan yang akhirnya ditolak.

Sebagai petahana, Molen maju dengan memborong hampir seluruh partai politik. Tak memberi ruang lawan, ia tampil sebagai satu-satunya kandidat. Tetapi publik Pangkalpinang menolak tunduk. Mereka memilih kotak kosongβ€”sebuah pilihan yang membawa makna: kami butuh pemimpin, bukan penguasa.

Namun yang membuat publik semakin kecewa adalah sikap Molen pascakekalahan. Tak ada kata maaf. Tak ada refleksi jujur. Yang muncul justru unggahan penuh percaya diri di media sosialβ€”karikatur dirinya dan istri di atas mobil dengan tulisan β€œkita akan lanjut tahun depan.” Disusul pamer kekayaan pribadi: kebun sawit, aset propertiβ€”seolah ingin berkata, β€œSaya kalah, tapi saya tetap kaya.”

Di saat yang sama, calon wakilnya, dr. Masagus M. Hakim, justru menunjukkan sikap negarawan. Ia mengakui kekalahan dengan hati terbuka: β€œYa Allah, jika ini keputusan-Mu, aku terima dengan lapang dada.” Pendek, tulus, dan tanpa sandiwara.

Kini, enam bulan kemudian, Molen muncul kembali. Kali ini dengan narasi tobat, berbaju putih, bicara spiritual, dan menyebut kekalahannya sebagai β€œteguran Allah.” Namun publik tak mudah percaya. Apalagi kemunculannya bertepatan dengan deklarasi kelompok Molen Fans Club (MFC) yang mendesaknya maju kembali di Pilkada 2025.

Apakah ini benar refleksi pribadi, atau hanya strategi rebranding politik?

Rakyat wajar curiga. Ketika permintaan maaf baru muncul setelah suhu politik memanas, ketika narasi kerendahan hati datang bersamaan dengan manuver dukungan, publik melihat bukan pertobatan, tapi kalkulasi.

Demokrasi butuh kejujuran, bukan akting. Jika benar Molen telah berubah, buktikanlah dengan sikap, bukan hanya simbol. Jika benar ikhlas, permintaan maaf seharusnya datang dari hari pertama kekalahanβ€”bukan menjelang kontestasi berikutnya.

Rakyat Pangkalpinang telah membuktikan bahwa mereka bukan massa yang bisa dibeli atau ditipu. Mereka sadar bahwa memilih bukan soal siapa yang paling kaya, paling punya partai, atau paling banyak baliho. Tapi siapa yang paling jujur dan layak dipercaya.

Pilkada 2025 akan menjadi panggung baru. Tapi masyarakat tak butuh drama. Mereka butuh pemimpin.

Penulis : Muhamad Zen

Tentang Penulis:

Muhamad Zen adalah warga Pangkalpinang yang awalnya cuma hobi ngopi, tapi lama-lama kebanyakan kafein dan jadi suka nulis. Kadang tulisannya bikin orang mikir keras, kadang bikin orang pengen banting HPβ€”tergantung siapa yang baca dan sedang di pihak mana. Ia mengaku sebagai lulusan pertama (dan tampaknya satu-satunya) dari Universitas Gunung Maras, Fakultas Ilmu Politik Perkeliruanβ€”jurusan yang tak terdaftar di Dikti, tapi sangat relevan dengan keadaan politik kita hari ini.

Zen lebih nyaman disebut keliru yang sadar, ketimbang lurus tapi tersesat di jalan yang terang benderang. Ia percaya bahwa dalam politik, yang namanya penyesalan itu memang datangnya di akhir. Kalau datang di awal, itu namanya bukan penyesalan… tapi pendaftaran.

Kalau tidak sedang menulis, biasanya dia sedang menyeruput kopi sambil berpura-pura sibuk membaca situasi politik, padahal lagi nyari sinyal buat upload status.

Catatan Redaksi :

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

Isi narasi opini ini di luar tanggung jawab Redaksi, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dalam penyajian artikel, opini atau pun pemberitaan tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan atau koreksi kepada redaksi media kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan ayat (12) undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Berita Sanggahan dan atau opini tersebut dapat dikirimkan ke redaksi media kami melalui email atau nomor whatsapp seperti yang tertera di box Redaksi.

HNSI Babel meminta KKP Tinjau Kembali Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2023

BuwanaNews Pangkal Pinang, 01 Mei 2025. Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Salah satunya adalah sebagai instrumen dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Tidak sesuai terjadi dilapangan.. nelayan Indonesia seolah dipaksakan dimonitor keberadaan alasan bila terjadi kecelakaan laut bisa memberikan bantuan secepatnya .

kemaren nelayan Kepri yang sudah memanfaatkan VMS terjadi kecelakaan laut dan tenggelam tidak ada bantuan evakuasi dari KKP cuma nelayan kita sendiri yang bergerak memberikan bantuan evakuasi penyelamatan,

dan yang kedua banyak nelayan asing baik dari Vietnam maupun dari China bebas melakukan penangkapan ikan di laut Natuna dan sekitarnya dan jelas ini pembiaran yang di lakukan oleh KKP untuk memantau pergerakan nelayan Indonesia tapi lalai dalam pemantauan nelayan asing yang bebas berkeliaran di Indonesia, ini jelas sebuah indikasi rekayasa yang dibuat supaya nelayan Indonesia terjepit dalam upaya kesejahteraan mereka,

melalui Monitoring Control and Surveillance (MCS) yang alatnya adalah VMS. Jadi dari VMS, kita dapat memastikan bahwa kapal tersebut bukan pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF),”

Pertanyaan kami, nelayan Indonesia tertib administrasi dan mereka bersedia membayar PNBP yang selama ini sudah di berlakukan oleh pemerintah, tapi bukti konkret nya kita di jegal dalam pengawasan terhadap nelayan asing yang ilegal fishing diwilayah Indonesia.

Solusi yang sangat Solutif adalah

1. Hapus PP No 11 tahun 2023 yang menyengsarakan nelayan

2. Aktifkan Kembali sistem Nelayan Andon.

Konsep sederhana nelayan Andon yang bekerja di wilayah yang mau bermigrasi ke wilayah lain didalam perairan Indonesia.

Nelayan andon adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di luar daerah asalnya atau wilayah administrasinya. Mereka menggunakan kapal perikanan dengan ukuran tidak lebih dari 30 Gross Tonnage (GT). Penangkapan ikan dilakukan dengan izin yang disebut SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Andon melalui dinas Perikanan di Masing-masing wilayah dan melaporkan ke wilayah tujuan penangkapan ikan,

Kami minta kepada KKP segera berpihak kepada nelayan asing dan hentikan pembiaran kapal asing masuk ke Indonesia, lakukan pergerakan seperti mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti, tenggelamkan kapal asing, takut dengan nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di indonesia, tapi berani menghajar anak sendiri nelayan Indonesia, yang mulai gelisa dengan aturan yang tidak berpihak kepada nelayan kita,

Konsolidasi sudah mulai terkonsentrasi dalam sebuah pergerakan masif dari nelayan dari Sabang sampai Merauke dalam upaya penekanan terstruktur dengan arah dan tujuan ke KKP, mohon untuk segera diurai agar nelayan tidak terkonsentrasi dalam pergerakan yang kemungkinan dapat merugikan kita semua .

Salam satu komando Bangka Belitung.