REAKSI KETUA DPD HNSI BABEL TERKAIT PERNYATAAN DIRJEN PSDKP KKP

BuwanaNews Menanggapi pernyataan Dirjen PSDKP KKP Terkait penolakan pemasangan VMS (Vessel Monitoring System) yang menurut Ketua HNSI BABEL RIDWAN sangatlah Miris ketika dianggap KKP mulai hitung hitungan dengan nelayan, mereka lupa kontribusi nelayan juga banyak. Ayo kita ajak KKP berhitung.

Nelayan berkontribusi besar kepada pemerintah melalui penangkapan ikan dan komoditas laut lainnya, yang menyuplai pasar domestik dan internasional, serta menjaga keutuhan wilayah laut Indonesia. Mereka juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi, serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain itu, nelayan juga memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem laut dan mendukung program konservasi, seperti penangkapan ikan berkelanjutan dan pengendalian sampah plastik di laut.

Berikut adalah beberapa kontribusi spesifik nelayan kepada pemerintah :

Penangkapan Ikan dan Komoditas Laut :

Nelayan adalah penangkap utama ikan dan komoditas laut lainnya yang menjadi sumber protein penting bagi masyarakat Indonesia.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir :

Nelayan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendapatan dari penangkapan ikan dan komoditas laut.

Dukung Ketahanan Pangan :

Ikan yang ditangkap nelayan menjadi sumber protein penting dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi masyarakat Indonesia.

Peningkatan Ekspor :

Penangkapan ikan oleh nelayan juga berkontribusi pada peningkatan ekspor hasil perikanan Indonesia.

Pengendalian Sampah Plastik.

Nelayan berperan dalam gerakan partisipasi untuk mengendalikan sampah plastik di laut.

Konservasi Laut :

Nelayan juga berkontribusi dalam upaya konservasi laut melalui penangkapan ikan berkelanjutan dan menjaga ekosistem laut.

Pengawasan Wilayah Laut :

Nelayan secara tidak langsung berperan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia, terutama di pulau-pulau kecil.

Peningkatan Ekonomi

Nelayan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di sektor perikanan.

Nelayan di Indonesia menjalankan berbagai aktivitas yang penting untuk kehidupan pesisir dan kontribusi dalam sektor perikanan negara ini. Mereka bukan hanya sekadar pekerja, tetapi juga penjaga keberlanjutan sumber daya laut dan penopang ketahanan pangan di tanah air. Keberadaan kampung nelayan dan desa nelayan di sepanjang garis pantai Indonesia merupakan bukti nyata betapa nelayan berperan sebagai garda terdepan dalam industri perikanan.

Salah satu peran utama nelayan adalah sebagai penangkap ikan. Dengan keterampilan dan pengalaman yang mereka miliki, nelayan mampu membaca tanda alam, memahami musim ikan, dan menemukan habitat ikan yang kaya. Mereka menggunakan kapal nelayan Indonesia untuk memasuki perairan, menangkap ikan dengan jaring, pancing, atau alat tangkap lainnya. Aktivitas ini memberikan sumbangsih signifikan dalam meningkatkan hasil laut Indonesia.

Nelayan juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Mereka menangkap ikan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan ukuran ikan yang ditangkap, menjaga agar tidak ada spesies yang terancam punah, dan mematuhi aturan penangkapan yang ditetapkan. Selain itu, asosiasi nelayan Indonesia memainkan peranan penting dalam mengadvokasi kepentingan nelayan dan memastikan keberlanjutan sektor perikanan.

Keberadaan nelayan juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Kampung nelayan menjadi pusat kegiatan ekonomi, di mana nelayan menjual hasil tangkapan mereka kepada pedagang atau pengolah ikan. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai nelayan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak-anak, dan bahkan meningkatkan taraf hidup dengan memiliki kapal sendiri.

Pentingnya peran nelayan dalam meningkatkan hasil laut Indonesia tidak bisa diremehkan. Dengan melibatkan nelayan secara aktif dalam pengelolaan sumber daya laut, melalui program dan kebijakan yang mendukung mereka, hasil tangkapan ikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Upaya ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, asosiasi nelayan, dan lembaga terkait untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan.

Efek dari kebijakan KKP terkait pemasangan VMS ( Vessel monitoring System) dan PIT Sangat menyengsarakan dan memberikan batasan gerak wilayah penangkapan ikan yang selama ini menggunakan sistem Andon untuk migrasi penangkapan ikan di wilayah seluruh Indonesia sekarang sangat terbatas, nelayan Indonesia penyumbang pendapatan negara bukan pajak ( PNBP) yang sangat luar biasa,..

Nelayan kita sangat tertib administrasi tapi dengan kebijakan pemasangan VMS, kami minta kepada presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan yang di keluarkan oleh KKP yang sangat menyengsarakan nelayan seluruh Indonesia dan wilayah Bangka Belitung.

Demikian kata Ridwan mengakhiri wawancara dengan awak media BEN GROUP

Menanti Kejutan di Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025

Oleh Muhamad Zen

BuwanaNews Demokrasi kita akhir-akhir ini seperti ikut audisi ajang pencarian bakat. Bukan lagi soal siapa yang punya gagasan terbaik, tapi siapa yang paling luwes di depan kamera, paling manis tersenyum di baliho, dan paling kreatif bikin jargon. Di Kota Pangkalpinang, panggung Pilkada ulang 2025 mulai memanas dan suasananya lebih mirip festival daripada kontestasi serius.

Baliho muncul di mana-mana, dari sudut pasar sampai pusat kota. Muncul sosok-sosok baru: artis ibukota yang mendadak religius, pengusaha yang katanya sukses, hingga pejabat pusat yang sebentar lagi pensiun dan tiba-tiba “dipanggil rakyat”. Bahkan ada pensiunan jenderal yang pulang kampung, serta mantan calon dari kabupaten sebelah yang mencoba peruntungan di sini. Semua ingin jadi bintang utama. Rupanya, magnet Pangkalpinang cukup kuat untuk menarik siapa saja yang merasa dirinya eligible jadi pemimpin.

Kontras dengan Pilkada 2024 lalu, saat kita cuma disuguhi satu pasangan calon melawan kotak kosong. Pilihannya sangat terbatas, seperti masuk warung tapi cuma ada satu menuβ€”dan menunya pun sudah basi. Untungnya, masyarakat Pangkalpinang cerdas. Mereka memilih kotak kosong, menolak dipaksa menyukai yang tak disukai. Sebuah pesan kuat dari rakyat, bahwa demokrasi bukan sekadar formalitas.

Kini, Pilkada ulang 2025 menjadi bukti bahwa Pangkalpinang sebenarnya tidak kekurangan stok tokoh. Yang dulu diam, kini ramai-ramai tampil. Tapi di tengah gegap gempita nama-nama baru, ada satu sosok yang justru absen yaitu Maulan Aklil alias Bang Molen.

Mantan Wali Kota ini seolah menghilang sejak kekalahannya melawan kotak kosong. Tak ada pidato perpisahan, tak ada permintaan maaf, dan belum terdengar ucapan selamat atas kemenangan demokrasi dalam bentuk kotak kosong. Seolah-olah, setelah lampu panggung padam, beliau langsung masuk ke dalam gua sunyi. Atau mungkin sedang menyusun strategi comeback yang mengejutkan?

Publik pun dibuat penasaran. Akankah Bang Molen turun gunung di menit-menit terakhir? Jika iya, partai mana yang akan ia jadikan kereta? Apakah ia kembali dengan gerbong lama yang dulu mengantarnya ke kursi wali kota? Atau justru tampil dengan kendaraan baru yang lebih segar dan menjanjikan?

Suasana politik di warung kopi hingga grup WhatsApp warga mulai menghangat:

β€œKalau Bang Molen maju lagi, seru nih. Biar rame kayak liga, bukan jalan santai,” kata Pak Udin, sopir angkot yang sering ngetem di terminal depan Ramayana.

β€œJangan-jangan die nunggu injury time. Biase lah , gaya politisi sekarang ne, kan suka drama ending,” celetuk Ibu Yeni, pedagang gorengan di Pasar Pagi.

Dari kalangan aktivis muda juga tak kalah kritis:

β€œKalau Bang Molen nggak maju, kesannya dia cuma berani waktu nggak ada lawan. Pilkada ulang ini kesempatan untuk unjuk keberanian dan klarifikasi moral politik,” ujar salah satu aktivis mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

Bahkan dari kubu simpatisan terdengar suara seperti:

β€œKami sih siap pasang badan kalau Bang Molen maju lagi. Yang penting beliau muncul dulu, jangan diam terus. Rakyat nunggu,” kata salah satu mantan relawan yang sempat kecewa karena kalah Pilkada 2024 kemarin.

Yang menarik, Pilkada ulang ini sejatinya juga β€˜jasa’ Bang Molen. Tanpa manuver politiknya yang memborong semua partai hingga hanya ada satu pasangan calon, tidak akan lahir kotak kosong sebagai lawan tunggal. Dan karena kotak kosong menang, maka Pilkada ulang pun terjadi. Ironis, tapi nyata.

Itulah mengapa, jika Bang Molen tak ikut bertarung tahun ini, rasanya panggung Pilkada ulang akan kehilangan salah satu daya tarik utamanya. Banyak warga berharap beliau maju, bukan semata untuk menang, tapi untuk memberi warna. Suka tidak suka, Bang Molen telah menjadi bagian penting dari dinamika politik kota ini. Ia tokoh dengan cerita, sejarah, dan tentu saja senyuman khas yang dulu sempat jadi branding kota ini: Kota Beribu Senyuman.

Jadi, kita tunggu saja. Akankah Bang Molen keluar dari β€˜gua politik’-nya, membawa kejutan besar di detik-detik terakhir? Atau akan tetap diam, membiarkan panggung ini dimainkan tanpa dirinya? Satu hal yang pasti: Pangkalpinang sedang bersiap menuju babak baru, dan publik ingin tahuβ€”siapa saja aktor utama di panggungnya kali ini.

Tentang Penulis:

Muhamad Zen adalah warga Pangkalpinang yang hobinya ngopi tapi kebablasan jadi suka nulis. Tulisannya kadang bikin orang berpikir, kadang bikin orang kesel, tergantung kadar kafein dan siapa yang baca. Ia mengaku sebagai lulusan pertama (dan mungkin satu-satunya) dari Universitas Gunung Maras, Fakultas Ilmu Politik Perkeliruanβ€”jurusan yang katanya tidak resmi tapi sangat relevan dengan keadaan politik kita. Lebih nyaman disebut keliru daripada lurus tapi tersesat di jalan yang terang. Kalau tidak sedang menulis, biasanya dia sedang menyeruput kopi sambil berpura-pura sibuk membaca situasi politik.

Ketua DMI Babel Kunjungi Masjid Istiqlal: Harap Masjid di Bangka Belitung Berbenah dan Menjadi Pusat Peradaban

foto bersama Laksamana TNI (purn) DR.KH Asep Syaifuddin,MH

BuwanaNews JAKARTA β€” Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, HM Rasyid Ridho, S.Ag, melaksanakan safari dakwahnya ke Masjid Istiqlal Jakarta, Senin (14/4/2025). Ia didampingi oleh Wakil Sekretaris DMI Babel, Ustadz Abid Ridwana Al Hafidz.

Kehadiran mereka disambut hangat oleh pengurus DKM Masjid Istiqlal, Laksamana TNI (Purn) Dr. KH. Asep Saefuddin, MH, yang saat itu mengisi langsung program Renungan Fajar, salah satu agenda rutin Masjid Istiqlal setiap subuh.

Dalam keterangannya, Ust. Ridho mengungkapkan kekagumannya terhadap suasana sholat subuh di Masjid Istiqlal. β€œRasanya seperti sholat di Masjidil Haram. Karpetnya tebal dan lembut, AC-nya sejuk, imamnya adalah hafidz 30 juz, dan muazin pun juara tilawah tingkat internasional. Bahkan ada petugas β€˜attabligh khalfal imam’ yang mengulangi takbir imam, seperti di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram,” jelasnya penuh antusias.

Ust. H. Abdurrahman, Lc., MA, Al Hafidz bertindak sebagai imam dalam sholat subuh tersebut, dengan Qori’ Ust. Abdul Rahman, SPd.I sebagai attabligh khalfal imam. Suasana yang khidmat dan penuh kekhusyukan inilah yang diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi masjid-masjid di Bangka Belitung.

β€œKami berharap DKM di Babel mulai berbenah dan mencontoh manajemen Masjid Istiqlal. Masjid harus memberi pelayanan terbaik untuk jamaah,” ujar Ust. Ridho.

Senada dengan itu, H. Kanda Kusmana, penanggung jawab sholat rawatib di lantai satu Masjid Istiqlal, mengatakan bahwa seluruh imam dan muazin di masjid ini merupakan hafidz dan qori terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Lampung, Bima, Kalimantan, dan Madura. β€œAlhamdulillah, jamaah di sini sangat antusias. Infaq Jumat rata-rata mencapai 100 hingga 150 juta rupiah. Itu karena kami berupaya melayani jamaah sebaik mungkin,” ujarnya.

Dalam tausiyah subuhnya, Laksamana (Purn) Dr. KH. Asep Saefuddin menyampaikan tema tentang tiga amalan yang tidak akan terputus meski seseorang telah wafat, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. β€œTiga amalan ini akan membuat hidup kita bahagia di dunia dan akhirat,” tegas Ketua DKM Istiqlal tersebut.

Sementara itu, Ust. Abid Ridwana menambahkan pentingnya pelatihan manajemen masjid bagi seluruh DKM di Bangka Belitung. Ia menekankan bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah mahdhah, tapi juga pusat ilmu dan peradaban. β€œMasjid seharusnya terbuka 24 jam, menjadi tempat umat mengadu dan memohon kepada Allah. Jangan diperlakukan seperti rumah pribadi yang selalu terkunci,” harapnya.

Kunjungan ini ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara jajaran DMI Babel dan pengurus Masjid Istiqlal@ Zen Adebi.

Panggung Demokrasi, Sunyi Nurani, dan Jurnalis di Zona Nyaman

Oleh: Muhamad Zen

BuwanaNews Sekretaris Pro Jurnalis Media Siber (PJS) DPD Bangka Belitung

Demokrasi Indonesia tampak hidup dan berdenyutβ€”setidaknya di permukaan. Baliho dan spanduk menghiasi jalanan, pernyataan-pernyataan politis memenuhi ruang digital, dan panggung kampanye seolah tak pernah benar-benar sepi. Namun jika kita menyingkap lapisan liarnya, akan tampak satu hal yang mengkhawatirkan: demokrasi perlahan berubah wujud menjadi sekadar pertunjukan.

Naskahnya tidak banyak brubah: penuh pengulangan, minim konflik substantif, dan sering kali jauh dari suara rakyat. Panggung ini semakin megah, tetapi justru semakin sunyi dari nurani.

Dalam dinamika tersebut, sebagian pekerja mediaβ€”yang sejatinya adalah penjaga kewarasan publikβ€”tanpa sadar ikut menjadi bagian dari pertunjukan. Bukan sebagai penonton yang kritis, melainkan sebagai bagian dari tim produksi. Narasi-narasi berita dipoles agar enak dibaca, aman bagi pemilik kepentingan, dan nyaman bagi pembaca.

Berita yang semestinya mengugah kini hadir sebagai bacaan yang meninabobokan. Konflik dipinggirkan, kritik dikurangi, dan kebenaran disajikan dalam kemasan yang bisa ditrima oleh semua pihakβ€”bahkan oleh mereka yang seharusnya dikritik.

Tentu saja tidak semua jurnalis demikian. Masih banyak yang konsisten menjaga integritas dan keberanian. Namun harus diakui, jumlah mereka kian sedikit dan suara mereka kian sunyi. Banyak jurnalis hari ini memilih jalur β€œnetral” demi kenyamanan dan keberlangsungan hidup. Mereka mengatakan, β€œKami hanya menyampaikan fakta.” Padahal kita tahu, fakta pun bisa dibentukβ€”tergantung siapa yang menulis, siapa yang membayar, dan siapa yang ingin dilindungi.

Kode Etik Jurnalistik menyatakan dengan tegas bahwa tugas jurnalis bukan untuk menyenangkan siapa pun, melainkan untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan jika itu harus membuat narasumber tersingung atau membuat relasi bisnis terganggu. Keberpihakan terhadap kebenaran tak boleh ditawar, sekalipun mengundang risiko.

Netralitas yang tidak diiringi keberanian justru menjadi dalih untuk menghindar dari posisi etik. Diam dalam ketidakadilan bukanlah bentuk keseimbangan, melainkan keberpihakan terselubung. Ketika kebusukan dibiarkan, dan jurnalis memilih bungkam, maka keheningan itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap publik dan profesi.

Pers seharusnya menjadi tempat terakhir rakyat berharap ketika semua institusi gagal menjalankan fungsi kontrol. Namun jika jurnalis pun lebih sibuk membangun relasi daripada menyuarakan aspirasi, maka media hanya menjadi alat pelanggeng kekuasaan, bukan penantangnya.

Kini, saatnya kita kembali menulis dengan kegelisahan. Bukan demi akreditasi, bukan demi klik, dan bukan demi kenyamanan, melainkan demi mereka yang suaranya tidak lagi terdengar. Demokrasi hanya akan hidup jika media terus gelisah dan menolak diam.

Jika tidak, profesi ini akan kehilangan kehormatan. Dan yang lebih tragis, demokrasi akan kehilangan maknanya.

Tentang Penulis:

Muhamad Zen, Sekretaris Pro Jurnalis Media Siber (PJS) DPD Bangka Belitung. Aktif sebagai jurnalis sejak 2005, dan memulai kariernya di Tabloid Demokrasi yang terbit dwimungguan yang didirikan oleh wartawan senior Babel, KA. Ronie Achmad.

Dari sosok Ronie Achmad dan Amin Sulton, Zen belajar bahwa menjadi wartawan bukan hanya menulis berita, tapi juga soal menjaga nyala akal sehat dan keberanian. Ia kerap menghabiskan malam- malamnya di rumah Pak Ronie Achmad demi mendengarkan kisah perjuangan, meski terkadang harus tertidur di sofa karena larutnya obrolan.

Zen dikenal dengan tulisan-tulisannya yang kritis dan reflektif terhadap isu sosial, politik dan demokrasi. Baginya jika banyak pembaca yang tidak nyaman atas tulisannya justru itu menandakan ia masih wartawan, bukan wartabayaran.

Ia menyebut dirinya lulusan Universitas Gunung Maras, sebuah institusi yang katanya hanya dikenal oleh mereka yang cukup tabah hidup penuh kekeliruan. Gelarnya cukup mentereng yaitu: Sarjana Ilmu Politik Perkeliruan. Bukan karena ia salah mengambil jurusan, tapi karena ia lebih nyaman disebut “keliru” daripada “lurus” tapi tersesat di jalan yang terang.

Catatan Redaksi :

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

Isi narasi opini ini di luar tanggung jawab Redaksi, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dalam penyajian artikel, opini atau pun pemberitaan tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan atau koreksi kepada redaksi media kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan ayat (12) undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Berita Sanggahan dan atau opini tersebut dapat dikirimkan ke redaksi media kami melalui email atau nomor whatsapp seperti yang tertera di box Redaksi.

Ketika Rasa Malu Menjadi Barang Langka

Oleh: Muhamad Zen

BuwanaNews Pilkada Pangkalpinang 2024 mencatatkan sebuah peristiwa yang layak masuk buku sejarah lokal dan mungkin juga jadi bahan obrolan seru di warung kopi selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, masyarakat dengan sadar dan solid menolak satu-satunya pasangan calon yang diusung kompak oleh seluruh partai politik. Mereka memilih kotak kosong. Bukan karena mereka apatis, tapi karena mereka sadar bahwa dipaksa memilih tanpa pilihan itu bukan demokrasi, itu jebakan batman.

Sayangnya, sinyal kuat dari rakyat ini tampaknya tidak diterima dengan baik oleh para penumpang tetap kursi kekuasaan. Bukannya malu atau sekadar menunduk sejenak untuk introspeksi, beberapa malah kembali muncul dengan wajah segar dan baliho lebih segar. Spanduk-spanduk manis mulai bermunculan: β€œMelayani dengan hati,” katanya. Padahal rakyat belum lupa siapa yang dulu memilih tidak mendengarkan jeritan hati itu.

Yang lebih memusingkan, kekalahan paslon tunggal justru diperlakukan seperti peluang dagang baru. Politik kita, rupanya, bukan soal kalah dan menang demi rakyat, tapi soal siapa yang masih bisa bernegosiasi. Mesin-mesin partai mulai hangat kembali, bukan untuk memperbaiki arah, tapi untuk menghitung ulang nilai tiket menuju Pilkada 2025. Dalam konfigurasi semacam ini, yang diuntungkan tentu bukan rakyat, melainkan mereka yang memegang kunci kendaraan politikβ€”lengkap dengan tarif dan aturan mainnya.

Namun begitu, tidak semua kabar datang dari dapur kekuasaan. Di lapisan bawah, mulai tumbuh harapan baru. Muncul sosok alternatif dari jalur independen. Mereka bukan hasil musyawarah elite, melainkan buah dari fotokopi KTP dan tanda tangan warga yang rela menyumbangkan sedikit identitasnya demi perubahan. Bukan wacana, tapi nyata. Bukan basa-basi, tapi bukti partisipasi.

Tentu saja, calon independen bukan jaminan sukses, seperti juga partai bukan sinonim dari kegagalan. Tapi setidaknya, ini memberi pilihan. Memberi ruang bagi rakyat untuk kembali percaya bahwa mereka punya andil, bukan sekadar penonton.

Pertanyaannya sekarang sederhana saja: akankah kita kembali pada irama lama yang nadanya sudah sumbang di telinga rakyat? Atau kita mulai membuka ruang baru, memberi panggung pada mereka yang lahir dari aspirasi, bukan sekadar hasil kalkulasi?

Pilkada ulang nanti bukan sekadar ulangan, tapi ujian lanjutan bagi kita semua. Jika sebelumnya rakyat sudah berani berkata β€œtidak,” maka kini saatnya berkata β€œini yang kami mau.” Bukan karena disuruh, bukan karena disuguhi baliho raksasa atau jargon kosong, tapi karena lahir dari kesadaran bersama: kota ini hanya akan berubah kalau kita sendiri yang bergerak.

Dan kalau boleh sedikit berandai-andai: mungkin, yang kita butuhkan bukan lebih banyak politisi, tapi lebih banyak rasa malu. Sayangnya, itu kini jadi barang langkaβ€”lebih langka dari janji kampanye yang ditepati.

Tentang Penulis:

Muhamad Zen adalah wartawan yang lebih sering nongkrong di warung kopi ketimbang duduk manis di ruang redaksi. Alumni Universitas Gunung Maras, Fakultas Ilmu Politik Perkeliruanβ€”karena katanya, yang keliru sering kali lebih jujur daripada yang kelihatan lurus tapi menabrak akal sehat.

Zen menulis bukan untuk menyenangkan semua pihak, tapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran kadang datang dengan gaya sarkas dan sedikit tawa. Tulisannya mungkin membuat beberapa pejabat gelisah, tapi herannyaβ€”mereka tetap membacanya. Diam-diam, tentu saja.

Baginya, politik lokal sering terlalu serius tapi minim isi. Maka, kalau data tak cukup untuk membangunkan rakyat, mungkin tawa bisa. Tawa yang membebaskan, bukan menertawakan. Dan kalau tulisan ini membuat Anda tersinggungβ€”bisa jadi, Anda sedang membaca cermin.

 

Catatan Redaksi :

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

Isi narasi opini ini di luar tanggung jawab Redaksi, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dalam penyajian artikel, opini atau pun pemberitaan tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan atau koreksi kepada redaksi media kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan ayat (12) undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Berita Sanggahan dan atau opini tersebut dapat dikirimkan ke redaksi media kami melalui email atau nomor whatsapp seperti yang tertera di box Redaksi.

NELAYAN MENGELUH TAK BISA MELAUT TERKAIT IJIN BERLAYAR

BuwanaNews Regulasi yang di buat oleh KKP pusat terkait setiap kapal tangkap ikan/gaek yang harus menggunakan VMS Vessel monitoring sistem sangat lah memberat kan nelayan dikarenakan harga yang cukup mahal.

Akibat hal tersebut, KKP melarang setiap kapal yang akan berangkat dengan tidak menerbitkan SIB Surat Ijin Berlayar yang berakibat bnyak kapal nelayan tidak berani melaut karena takut ditangkap kata Asgar salah satu pemilik kapal gaek tersebut, sehingga menyebabkan nelayan yang sudah mengisi es dan ransum tidak dapat berlayar dan mengalami kerugian.

Atas kejadian tersebut para nelayan beramai ramai mengadu kepada ketua HNSI Babel Ridwan untuk meminta solusi atas masalah tersebut.

Menanggapi laporan dan keluhan tersebut, ketua DPD HNSI Babel Ridwan langsung menghubungi ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya untuk berkordinasi dan alhamdulilah langsung di tanggapi dan diundang untuk datang ke kantor DPRD guna mendengar keluhan masyarakat nelayan tersebut ujar Ridwan ketika di wawancara awak media.

Tepat jam 1.30 wib rombongan HNSI Babel dan kelompok nelayan kapal gaek memenuhi undangan ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dan bertemu langsung mendengarkan keluhan dan permasalahan yang dihadapi para nelayan.

Dihadapan para nelayan, ketua DPRD Babel langsung menghubungi kepala Dinas DKP Babel untuk membantu mencari solusi terkait hal tersebut dan disambut dengan baik rombongan nelayan kemudian diundang ke kantor DKP Babel untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Jadi kalau gak ada halangan besok hari Jumat DPD HNSI Babel dan rombongan nelayan kapal gaek akan bertemu dengan dinas DKP provinsi imbuh Ridwan menutup pembicaraan dengan team media.

Calon Independen: Antara Harapan dan Kepanikan Politik

BuwanaNews Kehadiran calon independen dalam pemilihan kepala daerah kerap dianggap sebagai simbol demokrasi yang inklusif. Dalam kerangka hukum, jalur ini memang sah dan terbuka. Namun dalam praktiknya, jalan menuju pencalonan independen kerap kali lebih menyerupai rintangan ketimbang ruang partisipasi yang setara. Syarat administratif yang rumit, verifikasi faktual yang melelahkan, hingga sebaran dukungan di berbagai wilayah membuat jalur ini nyaris mustahil ditempuh, kecuali dengan tekad luar biasa dan dukungan akar rumput yang kuat.

Tidak mengherankan bila sebagian publik menilai kehadiran calon independen lebih sebagai β€œhiasan demokrasi” ketimbang kanal politik yang sungguh-sungguh diharapkan membawa perubahan. Apalagi, seluruh peraturan tentang pencalonan independen dirancang oleh legislatif yang seluruh anggotanya berasal dari partai politik. Maka wajar bila muncul anggapan bahwa regulasi dibuat untuk mengunci ruang kompetisi dan mempertahankan dominasi partai.

Namun, sebagaimana sering terjadi dalam sejarah politik, realitas di lapangan bisa menumbangkan skenario yang sudah disusun rapi. Kota Pangkalpinang menjadi contohnya. Dalam Pilkada 2024, ketika hanya ada satu pasangan calon yang diusung koalisi partai, rakyat justru menjatuhkan pilihan pada kotak kosong. Kemenangan kotak kosong bukan sekadar ekspresi kekecewaan, tetapi perlawanan terhadap sistem politik yang dianggap tertutup dan elitis. Pesan publik sangat jelas: β€œKami menolak dipaksa memilih calon yang tidak kami kehendaki.”

Kini, menjelang Pilkada ulang pada Agustus 2025, muncul semangat baru dari sejumlah kelompok masyarakat untuk mengusung calon independen. Namun bersamaan dengan itu, beredar isu mengenai adanya tekanan terhadap penyelenggara pemilu. Isu ini merebak dari percakapan di warung kopi hingga ruang-ruang digital: ada dugaan bahwa pihak-pihak tertentu tengah berupaya menggagalkan kemunculan calon independen.

Fenomena ini patut dicermati. Sebab jika benar ada upaya sistematis untuk menghambat calon independen, maka ini mencerminkan ketakutan politik yang sesungguhnya. Padahal, calon independen tidak memiliki infrastruktur partai, tidak didukung logistik besar, dan tidak memiliki akses istimewa ke kekuasaan. Lantas, apa yang ditakutkan?

Barangkali, ketakutan itu justru muncul karena mereka tidak bisa dikendalikan. Karena dalam diri calon independen, tersimpan satu kekuatan yang tidak bisa dibeli: dukungan rakyat yang lahir dari kepercayaan, bukan transaksionalitas. Dan ketika rakyat mulai percaya bahwa perubahan bisa datang dari luar partai, maka kegelisahan elite menjadi tak terhindarkan.

Kemenangan calon independen memang belum tentu mengubah peta politik secara nasional. Tapi pesan moralnya sangat kuat: bahwa demokrasi tidak boleh dimonopoli. Bahwa rakyat berhak punya pilihan di luar poros partai. Bahwa sistem yang sehat adalah sistem yang memberikan ruang bagi semua warga negara untuk berpartisipasi secara setara.

Jika partai-partai politik ingin tetap relevan, maka mereka harus mulai membuka diri, mendengarkan suara rakyat, dan melepaskan anggapan bahwa kekuasaan adalah hak waris. Demokrasi membutuhkan kompetisi yang adil, bukan dominasi yang dikunci dengan regulasi sepihak. Dalam konteks ini, calon independen bukan ancaman, melainkan peluang untuk menyegarkan kembali sistem yang mulai kehilangan kepercayaan publik.

Karena itu, mendukung calon independen bukan sekadar pilihan elektoral, tetapi sikap politik. Ini adalah bentuk dukungan terhadap keberagaman pilihan, terhadap semangat kemandirian, dan terhadap cita-cita demokrasi yang berpihak pada rakyat, bukan hanya pada elite.

Tentang Penulis:

Muhamad Zen adalah wartawan yang lebih sering ditemukan di warung kopi ketimbang di ruang redaksi. Ia dikenal dengan gaya penulisan yang kritis dan tajam, terutama dalam membedah isu-isu demokrasi lokal. Bagi Zen, menulis bukan soal mencari aman, melainkan soal menyuarakan apa yang perlu disuarakanβ€”terutama ketika ruang partisipasi publik terasa semakin sempit.

Ia percaya bahwa selama masih ada pembaca yang peduli, wartawan punya kewajiban untuk terus menyampaikan yang penting diketahui publikβ€”meski tak selalu menyenangkan bagi semua pihak. Sama seperti calon independen yang dianggap ancaman oleh partai, tulisan Zen kerap memicu kegelisahan.

β€œMenulis itu kadang bikin resah,” ujarnya suatu kali. β€œTapi demokrasi justru tumbuh dari keresahan itu.”

Catatan Redaksi :

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

Isi narasi opini ini di luar tanggung jawab Redaksi, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dalam penyajian artikel, opini atau pun pemberitaan tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan atau koreksi kepada redaksi media kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan ayat (12) undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Berita Sanggahan dan atau opini tersebut dapat dikirimkan ke redaksi media kami melalui email atau nomor whatsapp seperti yang tertera di box Redaksi.

Paslon Merdeka Mantap Melaju Lewat Jalur Independen di Pilwako Pangkalpinang 2025

BuwanaNews Pangkalpinang – Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang dari jalur independen, H. Eka Mulya Putra dan Radmida Dawam, yang dikenal dengan sebutan Paslon Merdeka, semakin mantap melangkah menuju Pilwako 2025. Pada Selasa (8/4/2025), mereka secara resmi menyerahkan berkas perbaikan dukungan administrasi tahap pertama kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang.

Didampingi puluhan relawan, penyerahan dokumen dilakukan dengan doa bersama yang dimulai dari Posko Relawan Merdeka menuju Kantor KPU Kota Pangkalpinang.

Ketua Tim Relawan Merdeka, Sarpin, menyampaikan bahwa sebanyak lebih dari 12 ribu dokumen dukungan diserahkan sebagai bagian dari perbaikan syarat administrasi pencalonan.

“Dengan lebih dari 12 ribu dukungan yang kami serahkan hari ini, kami optimistis jumlah ini telah melampaui ambang batas minimum yang dipersyaratkan KPU,” ujar Sarpin kepada jejaring media KBO Babel.

Proses penyerahan berkas turut dihadiri Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Sobarian, bersama para komisioner. Hadir pula Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Husen, beserta jajaran, serta Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali, dan aparat kepolisian yang mengawal jalannya kegiatan.

Paslon Merdeka menjadi satu-satunya pasangan independen yang konsisten menunjukkan keseriusan dalam menghadapi Pilwako di tengah dominasi calon dari partai politik. Langkah mereka dinilai sebagai wujud keberanian dan komitmen terhadap demokrasi partisipatif.

Dukungan masyarakat yang dikumpulkan secara langsung menjadi kekuatan sosial yang signifikan bagi Eka–Radmida. Kehadiran mereka memberi warna tersendiri dalam dinamika kontestasi politik Kota Pangkalpinang.

Kini, semua pihak menantikan proses verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU Kota Pangkalpinang terhadap kelengkapan dan keabsahan dukungan yang telah diserahkan. Apabila seluruh persyaratan dinyatakan sah dan lengkap, pasangan Eka Mulya Putra – Radmida Dawam dipastikan akan menjadi kontestan resmi dalam Pilwako Pangkalpinang 2025.

Langkah ini menjadi bukti bahwa jalur independen tetap menjadi alternatif sah dan terbuka bagi siapa saja yang ingin membangun kota ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat@red.

Sajadah Fajar DMI Babel Angkat Sejarah Dakwah dan Gerakan Memakmurkan Masjid

BuwanaNews Pangkalpinang – Program rutin Sajadah Fajar (Safar) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Bangka Belitung kembali digelar di Masjid Haji Bakri, Pangkalpinang, Minggu (19/1/25). Kegiatan ini hanya libur satu pekan saat Idulfitri, dan menjadi ikon semangat DMI dalam memakmurkan masjid.

Hadir sebagai penceramah, Prof. Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag., anggota Dewan Majelis Mustasyar DMI Babel, yang mengangkat sejarah dakwah di Bangka. Ia mengungkap bagaimana masjid-masjid zaman dahulu sengaja dibangun dekat aliran air atau tumbek, lokasi yang diyakini sebagai tempat roh halus.

β€œTujuannya untuk mengusir jin-jin jahat yang diyakini sudah lama tinggal di situ,” ujar Prof. Rusydi.

Ia juga menyinggung kiprah para ulama seperti Guru Ghozali Idris, Guru Hormen, dan lainnya yang telah lebih dulu menggagas gerakan memakmurkan masjid melalui dakwah keliling dan media sederhana seperti TOA di atas kendaraan.

Tak hanya itu, Prof. Rusydi juga membahas sejarah Masjid Al Badar yang lebih tua dari Masjid Jami’, serta keberadaan pemakaman Kherkhoff yang dahulu menampung jasad warga Belanda dan Jepang.

Sekwil DMI Babel, Rusdianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ibadah, tapi juga ajang silaturahmi dan diskusi. Ia menyoroti fenomena masjid besar yang kini justru sepi jamaah.

β€œMasjid harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini,” katanya@ Zen Adebi.

Sajadah Fajar DMI Babel: Prof. Rusydi Angkat Sejarah Dakwah Bangka dan Peran Masjid Lawas

BuwanaNews Pangkalpinang – Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar kegiatan rutin bertajuk Sajadah Fajar (Safar), Minggu (19/1/25) di Masjid Haji Bakri, Pangkalpinang. Kegiatan yang hanya libur satu pekan saat Idulfitri ini menegaskan komitmen DMI dalam memakmurkan masjid-masjid di daerah.

Ketua DMI Babel, Ust. H. Rasyid Ridho, menegaskan bahwa kegiatan Safar menjadi ikon gerakan DMI yang konsisten. β€œYa, kita libur hanya satu pekan saat Lebaran Idulfitri saja,” ujarnya.

Hadir sebagai penceramah, Prof. Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag., yang juga merupakan anggota Dewan Majelis Mustasyar DMI Babel. Dalam tausiyahnya, ia membahas sejarah dakwah Islam di Pulau Bangka, khususnya peran strategis lokasi masjid yang dahulu sering dibangun di sekitar aliran air atau tumbekβ€”tempat yang dalam kepercayaan masyarakat Bangka diyakini sebagai hunian roh halus.

β€œPembangunan di dekat tumbek bertujuan mengusir roh jahat dan jin yang sudah turun-temurun tinggal di sana. Ini adalah strategi dakwah yang digunakan ulama zaman dulu,” ungkap Prof. Rusydi.

Ia juga menyinggung sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam, termasuk berdirinya Al Ittihadiyyah Al Islamiyyah (AIAI) di Kampung Melintang yang kemudian berkembang hingga Sungaiselan. Prof. Rusydi menyebut sejumlah tokoh pendakwah besar di Bangka, seperti Guru Ghozali Idris, Guru Kiyai Kisa’i, Guru Addari, Guru H. Musa, dan Guru H. Hormen, yang telah lebih dahulu menginisiasi gerakan memakmurkan masjid.

β€œMereka berdakwah keliling masjid, memasang TOA di kendaraan sebagai media dakwah, dan membentuk jaringan keilmuan yang kuat,” tambahnya.

Selain itu, ia juga mengulas keberadaan Masjid Al Badar, yang disebut sebagai masjid tertua di Pangkalpinang, terletak berhadapan dengan kompleks pemakaman Belanda (Kherkhoff). Dalam ceramahnya, Prof. Rusydi juga menyinggung peran penting lokasi pemakaman Kherkhoff, yang tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir warga Belanda, tetapi juga beberapa orang Jepang yang kala itu menjadi pelayan Belanda.

Sementara itu, Sekretaris Wilayah DMI Babel, Rusdianto, menekankan bahwa kegiatan Safar bertujuan memperkuat silaturahmi dan diskusi produktif dalam rangka memakmurkan masjid. Ia menyoroti banyaknya masjid megah namun sepi dari jamaah.

β€œMasjid seharusnya menjadi tempat yang dirindukan masyarakat, bukan hanya untuk ibadah tapi juga memberi manfaat sosial, terutama di tengah tekanan ekonomi saat ini,” jelas Rusdianto.

DMI Babel menegaskan bahwa semangat memakmurkan masjid bukanlah gerakan baru, namun merupakan warisan dari ulama terdahulu yang layak diteruskan dan dikembangkan@ Zen Adebi.