BANGKA TENGAH, JOURNALCYBER β Aktivitas perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa Terentang dan Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, perusahaan yang disebut-sebut sebagai PT MHL/CV MAL diduga masih melakukan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit secara bebas, meskipun di lokasi perkebunan tersebut terdapat plang penyitaan yang dikaitkan dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Berdasarkan informasi dan catatan hasil pemantauan di lapangan, pada tanggal 1 Oktober 2026, terlihat adanya aktivitas karyawan bersama mandor perusahaan yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kawasan perkebunan tersebut.
Aktivitas itu menimbulkan sejumlah pertanyaan serius di tengah masyarakat. Jika benar lahan perkebunan tersebut telah disita oleh negara dan telah dipasangi plang resmi dari Kejaksaan Agung, lantas bagaimana status pengelolaan lahan tersebut saat ini? Siapa yang memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk tetap melakukan aktivitas panen?
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa kegiatan operasional tersebut diduga dilaksanakan atas perintah pemilik atau pihak yang disebut sebagai owner berinisial TT, yang dikenal dengan nama ASN.
Namun, informasi mengenai pihak yang memberikan perintah tersebut masih perlu dikonfirmasi secara langsung kepada pihak perusahaan maupun pihak terkait.
PLANG PENYITAAN DIPERTANYAKAN, MENGAPA AKTIVITAS PANEN MASIH BERJALAN?
Keberadaan plang penyitaan bukanlah persoalan sepele. Apabila benar objek perkebunan tersebut merupakan aset yang telah dikenakan tindakan penyitaan dalam proses hukum, maka status penguasaan, pengelolaan, serta pihak yang memiliki kewenangan menjalankan aktivitas di atas lahan tersebut harus jelas.
Masyarakat berhak mengetahui apakah aktivitas pemanenan tersebut telah memperoleh izin atau persetujuan dari pihak berwenang, apakah terdapat ketentuan khusus yang memperbolehkan pengelolaan sementara, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap hasil perkebunan selama proses hukum berlangsung.
Jangan sampai keberadaan plang penyitaan hanya menjadi tanda di atas lahan, sementara aktivitas operasional tetap berjalan tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat.
APH DAN KEJAKSAAN AGUNG DIMINTA TURUN TANGAN
Atas persoalan tersebut, aparat penegak hukum (APH), Kejaksaan Agung, serta instansi terkait diminta melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara menyeluruh.
Beberapa hal yang perlu mendapatkan penjelasan antara lain:
1. Bagaimana status hukum lahan perkebunan sawit di Desa Terentang dan Guntung tersebut?
2. Apakah benar lahan tersebut telah disita oleh negara dan apa dasar serta ruang lingkup penyitaannya?
3. Siapa pihak yang memberikan perintah kepada karyawan dan mandor untuk melakukan pemanenan pada 1 Oktober 2026?
4. Apakah PT MHL/CV MAL memiliki izin atau kewenangan untuk tetap mengelola dan memanen buah sawit di lokasi tersebut?
5. Ke mana hasil panen kelapa sawit disalurkan dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya?
6. Apakah aktivitas perusahaan tersebut telah diketahui dan mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang mengelola barang sitaan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan penegakan hukum.
JANGAN BIARKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM TERGERUS
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai aktivitas perusahaan memanen buah sawit. Lebih jauh, masyarakat ingin mengetahui sejauh mana pengawasan negara terhadap aset yang telah dikenakan tindakan penyitaan.
Apabila suatu lahan benar-benar berada dalam status penyitaan, setiap aktivitas pengelolaannya harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegakan hukum harus berlaku sama terhadap siapa pun, tanpa memandang jabatan, kekayaan, maupun kedudukan seseorang.
Pihak PT MHL/CV MAL, owner berinisial TT atau ASN, Kejaksaan Agung, serta aparat penegak hukum terkait juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab agar pemberitaan ini berimbang.
Media Journalcyber akan terus mendorong agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian dan penjelasan dari instansi berwenang.
Masyarakat hanya menginginkan satu hal: hukum ditegakkan secara transparan, adil, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada pihak yang dapat menjalankan aktivitas usaha di atas lahan yang diduga telah disita negara tanpa penjelasan hukum yang terbuka.
Tim Investigasi Journalcyber
