LUAR BIASA — TI Beroperasi malam hari, DIDUGA Milik 3 Oknum Anggota Polres Bangka bekerja Dalam Kawasan Hutan Produksi Sebelah Wasre Pemali, Tanpa Izin

BANGKA Pemali, Dugaan praktik penambangan ilegal kembali mencoreng institusi penegak hukum. Tiga oknum anggota Polres Bangka berinisial RD, YS, dan AR diduga melakukan aktivitas penambangan timah ilegal menggunakan mesin TI di dalam kawasan Hutan Produksi sebelah Wasre PT Timah, Pemali, Kabupaten Bangka.

 

Informasi yang dihimpun redaksi, malam 17 November 2026 jam 22.00 wib aktivitas ilegal tersebut sengaja dilakukan pada malam hari untuk menghindari pantauan petugas. Para oknum diduga tidak memiliki izin penambangan sama sekali.

Mirisnya sebagai penegak hukum bukan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, namun malah menunjukan arogansi dan kesewenangan sebagai anggota kepolisian. Kata narasumber yang memantau dilokasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui kemana hasil timah ilegal tersebut dijual.

*MELANGGAR 3 UNDANG-UNDANG SEKALIGUS*

Jika dugaan ini benar, perbuatan tersebut melanggar berat:

*1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba Pasal 158:*

> _Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 Miliar._

Kata “Setiap orang” dalam UU ini termasuk anggota Polri aktif.

*2. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) Pasal 19 huruf (a) dan (b) Jo Pasal 92:*

> _Setiap orang yang melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, dipidana penjara 3-15 tahun dan denda Rp 1,5 Miliar – Rp 10 Miliar.

Lokasi Pemali yang disebut berada di Hutan Produksi (HP), maka izin dari Kementerian Kehutanan wajib ada. TI ilegal tidak mungkin memiliki legalitas tersebut.

Padahal sudah sangat jelas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf a:*

Larangan merusak hutan dengan melakukan penambangan tanpa izin.

Namun sepertinya ini bukan lah ancaman bagi ke 3 oknum polisi tersebut

*SANKSI UNTUK OKNU M POLISI JIKA TERBUKTI – BISA DI-PTDH*

Sebagai anggota Polri, mereka terikat aturan lebih berat dari warga sipil:

*A. Sanksi Pidana Umum:* Tetap diproses di pengadilan umum sesuai Pasal 158 Minerba dan Pasal 92 UU P3H di atas. Status polisi tidak kebal hukum.

*B. Sanksi Kode Etik Polri – Perkap No.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri Pasal 13 huruf g dan m:*

Anggota Polri yang melakukan perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan sanksi:

1. Mutasi bersifat demosi

2. Penundaan pangkat dan pendidikan

3. Penempatan di tempat khusus (Patsus) hingga 30 hari

4. *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) / Dipecat dari Polri*

*C. Perpol No.8 Tahun 2021:* Anggota Polri dilarang melakukan kegiatan di luar tugas yang berpotensi mengganggu tugas kepolisian, apalagi kegiatan ilegal.

*PERTANYAAN PUBLIK: KEMANA TIMAHNYA?*

Aktivitas TI malam hari adalah modus klasik untuk menghilangkan jejak. Publik mempertanyakan:

1. Kemana timah hasil TI malam itu dijual?

Sementara informasi yang beredar ti tersebut sudah berjalan lebih dari 7 hari

2. Apakah masuk ke penadah ilegal (kolektor timah tanpa IUP)?

3. Apakah ada pembiaran dari Wasre PT Timah?

*KONFIRMASI*

Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada:

1. Kapolres Bangka

2. Kabid Propam Polda Kep. Bangka Belitung

3. KPH Bubus Panca – Dinas Kehutanan Babel terkait status Hutan Produksi Pemali.

Kami memberikan hak jawab seluas-luasnya kepada para pihak yang terlibat didalam penambangan ilegal tersebut sesuai UU Pers No.40 Tahun 1999

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *